KRONOLOGIS SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA SEJAK MERDEKA SAMPAI SEKARANG

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Jumat, 17 Agustus 1945 tahun Masehi, atau tanggal 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang dan tanggal 8 Ramadan 1364 menurut Kalender Hijriah, yang dibacakan oleh Ir. Soekarno dengan didampingi oleh Drs. Mohammad Hatta bertempat di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta Pusat.

Perjalanan sejarah sistem politik dan penegakan hukum Indonesia selama 62 tahun menunjukkan suatu bukti bahwa semata-mata konstitusi dalam wujud UUD tidak dapat dijadikan pegangan dalam kehidupan sistem politik yang demokratis maupun penegakan hukum. UUD 1945 telah berlaku di empat periode kepemerintahan, masa Kemerdekaan (1945-1959), era Demokrasi Terpimpin (1959-1966), masa Orde Baru (1966-1998) dan era Reformasi (1998-Sekarang).

Di masa kemerdekaan, meski berlaku tiga macam UUD (1945, RIS dan 1950) namun kehidupan sistem demokrasi dapat berjalan dan hukum dapat ditegakkan. Setelah dekrit presiden 5 Juli 1959, UUD 1945 kembali berlaku dan dinyatakan penggunaan sistem Demokrasi Terpimpin, namun yang berlaku sistem otoritarian (Hatta, Demokrasi Kita, 1960). Buktinya, terjadi pembubaran partai politik yang tidak sejalan dengan keinginan pemerintah (yaitu, Masyumi dan PSI), media massa yang kritis dibredel, penangkapan dan penawanan lawan politik pemerintah tanpa proses hukum termasuk para pendiri partai mantan-mantan Perdana Menteri, mantan-mantan menteri, pemimpin ormas juga ulama. Sehingga hukum didominasi penguasa tunggal di masa itu.

Berikut adalah sistem pemerintahan Indonesia yang terjadi pada tahun 1945 sampai sekarang:

Pasca-Kemerdekaan

18 Agustus 1945, PPKI membentuk sebuah pemerintahan sementara dengan Soekarno sebagai Presiden dan Hatta sebagai Wakil Presiden. Piagam Jakarta yang memasukkan kata “Islam” di dalam sila pertama Pancasila, dihilangkan dari mukadimah konstitusi yang baru.

Republik Indonesia yang baru lahir ini terdiri 8 provinsi: Sumatra, Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Pada 22 Agustus 1945, Jepang mengumumkan mereka menyerah di depan umum di Jakarta. Jepang melucuti senjata mereka dan membubarkan PETA Dan Heiho. Banyak anggota kelompok ini yang belum mendengar tentang kemerdekaan.

23 Agustus 1945 Soekarno mengirimkan pesan radio pertama ke seluruh negeri. Badan Keamanan Rakyat, angkatan bersenjata Indonesia yang pertama mulai dibentuk dari bekas anggota PETA dan Heiho. Beberapa hari sebelumnya, beberapa batalion PETA telah diberitahu untuk membubarkan diri. Pada 29 Agustus 1945 Rancangan konstitusi bentukan PPKI yang telah diumumkan pada 18 Agustus 1945, ditetapkan sebagai UUD 45. Soekarno dan Hatta secara resmi diangkat menjadi Presiden dan Wakil Presiden. PPKI kemudian berubah nama menjadi KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat). KNIP ini adalah lembaga sementara yang bertugas sampai pemilu dilaksanakan. Pemerintahan Republik Indonesia yang baru, Kabinet Presidensial, mulai bertugas pada 31 Agustus.

Sistem Pemerintahan Tahun 1950-1959 (Pemerintahan Parlemen)

Pada tahun 1945-1950, terjadi perubahan sistem pemerintahan dari presidentil menjadi parlemen. Dimana dalam sistem pemerintahan presidentil, presien memiki fungsi ganda, yaitu sebagai badan eksekutif dan merangkap sekaligus sebagai badan legislatif. Era 1950-1959 ialah era dimana presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950, dimana periode ini berlangsung dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959.

Sebelum Republik Indonesia Serikat dinyatakan bubar, pada saat itu terjadi demo besar-besaran menuntut pembuatan suatu Negara Kesatuan. Maka melalui perjanjian antara tiga negara bagian, Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur dihasilkan perjanjian pembentukan Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950.

Sejak 17 Agustus 1950, Negara Indonesia diperintah dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 yang menganut sistem kabinet parlementer.

Dewan Konstituante diserahi tugas membuat undang-undang dasar yang baru sesuai amanat UUDS 1950. Namun sampai tahun 1959 badan ini belum juga bisa membuat konstitusi baru. Maka Presiden Soekarno menyampaikan konsepsi tentang Demokrasi Terpimpin pada DPR hasil pemilu yang berisi ide untuk kembali pada UUD 1945.

Akhirnya, Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, yang membubarkan Konstituante. Pada masa ini terjadi banyak pergantian kabinet diakibatkan situasi politik yang tidak stabil. Tercatat ada 7 kabinet pada masa ini.

* 1950-1951 – Kabinet Natsir
* 1951-1952 – Kabinet Sukiman-Suwirjo
* 1952-1953 – Kabinet Wilopo
* 1953-1955 – Kabinet Ali Sastroamidjojo I
* 1955-1956 – Kabinet Burhanuddin Harahap
* 1956-1957 – Kabinet Ali Sastroamidjojo II
* 1957-1959 – Kabinet Djuanda

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ialah dekrit yang mengakhiri masa parlementer dan digunakan kembalinya UUD 1945. Masa sesudah ini lazim disebut masa Demokrasi Terpimpin. Isi dari Dekrit Presiden tersebut ialah:

1. Pembentukan MPRS dan DPAS
2. Kembali berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950
3. Pembubaran Konstituante

Sistem Pemerintahan Tahun 1959-1968 (Demokrasi Terpimpin)

Demokrasi terpimpin adalah sebuah demokrasi yang sempat ada di Indonesia, yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpinnya saja. Pada bulan 5 Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Presiden Sukarno menetapkan konstitusi di bawah Dekrit Presiden. Soekarno juga membubarkan Dewan Konstituante yang ditugasi untuk menyusun Undang-Undang Dasar yang baru, dan sebaliknya menyatakan diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945, dengan semboyan “Kembali ke UUD’ 45″. Soekarno memperkuat tangan Angkatan Bersenjata dengan mengangkat para jendral militer ke posisi-posisi yang penting. PKI menyambut “Demokrasi Terpimpin” Sukarno dengan hangat dan anggapan bahwa PKI mempunyai mandat untuk persekutuan konsepsi yaitu antara nasionalisme, agama (Islam) dan komunisme yang dinamakan NASAKOM.

Antara tahun 1959 dan tahun 1965, Amerika Serikat memberikan 64 juta dollar dalam bentuk bantuan militer untuk jendral-jendral militer Indonesia. Menurut laporan di “Suara Pemuda Indonesia”: Sebelum akhir tahun 1960, Amerika Serikat telah melengkapi 43 batalyon angkatan bersenjata. Tiap tahun AS melatih perwira-perwira militer sayap kanan. Di antara tahun 1956 dan 1959, lebih dari 200 perwira tingkatan tinggi telah dilatih di AS, dan ratusan perwira angkatan rendah terlatih setiap tahun. Kepala Badan untuk Pembangunan Internasional di Amerika pernah sekali mengatakan bahwa bantuan AS, tentu saja, bukan untuk mendukung Sukarno dan bahwa AS telah melatih sejumlah besar perwira-perwira angkatan bersenjata dan orang sipil yang mau membentuk kesatuan militer untuk membuat Indonesia sebuah “negara bebas”. Di tahun 1962, perebutan Irian Barat secara militer oleh Indonesia mendapat dukungan penuh dari kepemimpinan PKI, mereka juga mendukung penekanan terhadap perlawanan penduduk adat.

Era “Demokrasi Terpimpin”, yaitu kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, cadangan devisa menurun, inflasi terus menaik dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah.

Sistem Pemerintahan Tahun 1968-1998 (Orde Baru)

Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru hadir dengan semangat “koreksi total” atas penyimpangan yang dilakukan Orde Lama Soekarno.

Orde Baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meski hal ini dibarengi praktek korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar.

Pada 27 Maret 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Presiden Soeharto memulai “Orde Baru” dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. Salah satu kebijakan pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19 September 1966 mengumumkan bahwa Indonesia bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB, dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya.

Pada tahap awal, Soeharto menarik garis yang sangat tegas. Orde Lama atau Orde Baru. Pengucilan politik dilakukan terhadap orang-orang yang terkait dengan Partai Komunis Indonesia. Sanksi kriminal dilakukan dengan menggelar Mahkamah Militer Luar Biasa untuk mengadili pihak yang dikonstruksikan Soeharto sebagai pemberontak. Pengadilan digelar dan sebagian dari mereka yang terlibat “dibuang” ke Pulau Buru. Sanksi non-kriminal diberlakukan dengan pengucilan politik melalui pembuatan aturan administratif. Instrumen penelitian khusus diterapkan untuk menyeleksi kekuatan lama ikut dalam gerbong Orde Baru. KTP ditandai ET (eks tapol).

Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer namun dengan nasehat dari ahli ekonomi didikan Barat. DPR dan MPR tidak berfungsi secara efektif. Anggotanya bahkan seringkali dipilih dari kalangan militer, khususnya mereka yang dekat dengan Cendana. Hal ini mengakibatkan aspirasi rakyat sering kurang didengar oleh pusat. Pembagian PAD juga kurang adil karena 70% dari PAD tiap provinsi tiap tahunnya harus disetor kepada Jakarta, sehingga melebarkan jurang pembangunan antara pusat dan daerah.

Soeharto siap dengan konsep pembangunan yang diadopsi dari seminar Seskoad II 1966 dan konsep akselerasi pembangunan II yang diusung Ali Moertopo. Soeharto merestrukturisasi politik dan ekonomi dengan dwitujuan, bisa tercapainya stabilitas politik pada satu sisi dan pertumbuhan ekonomi di pihak lain. Dengan ditopang kekuatan Golkar, TNI, dan lembaga pemikir serta dukungan kapital internasional, Soeharto mampu menciptakan sistem politik dengan tingkat kestabilan politik yang tinggi.

Selama masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan ini, dan pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak merata di Indonesia. Contohnya, jumlah orang yang kelaparan dikurangi dengan besar pada tahun 1970-an dan 1980-an.

Di masa Orde Baru pemerintah sangat mengutamakan persatuan bangsa Indonesia. Setiap hari media massa seperti radio dan televisi mendengungkan slogan “persatuan dan kesatuan bangsa”. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan transmigrasi dari daerah yang padat penduduknya seperti Jawa, Bali dan Madura ke luar Jawa, terutama ke Kalimantan, Sulawesi, Timor Timur, dan Irian Jaya. Namun dampak negatif yang tidak diperhitungkan dari program ini adalah terjadinya marjinalisasi terhadap penduduk setempat dan kecemburuan terhadap penduduk pendatang yang banyak mendapatkan bantuan pemerintah. Muncul tuduhan bahwa program transmigrasi sama dengan jawanisasi yang disertai sentimen anti-Jawa di berbagai daerah, meskipun tidak semua transmigran itu orang Jawa.

Sistem Pemerintahan Tahun 1998-Sekarang (Reformasi)

Mundurnya Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 dapat dikatakan sebagai tanda akhirnya Orde Baru, untuk kemudian digantikan “Era Reformasi“.

Masih adanya tokoh-tokoh penting pada masa Orde Baru di jajaran pemerintahan pada masa Reformasi ini sering membuat beberapa orang mengatakan bahwa Orde Baru masih belum berakhir. Oleh karena itu Era Reformasi atau Orde Reformasi sering disebut sebagai “Era Pasca Orde Baru”. Era Reformasi di Indonesia dimulai pada pertengahan 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan wakil presiden BJ Habibie.

Krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidak puasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto saat itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organ aksi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia.

Pemerintahan Soeharto semakin disorot setelah Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang kemudian memicu Kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. Gerakan mahasiswa pun meluas hampir diseluruh Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

SUMBER

http://id.wikipedia.org/wiki/Proklamasi_Kemerdekaan_Indonesia

http://serbasejarah.blogspot.com/2011/06/pergantian-sistem-pemerintahan.html

KEWARGANEGARAAN

Yang saya banggakan sebagai Warga Negara Indonesia

Republik Indonesia disingkat RI atau Indonesia merupakan sebuah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis katulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifikdan Samudra Hindia. Indonesia merupakan salah satu negara kepuauan terbesar di dunia,yang terdiri dari 13.466 pulau. Maka tidak heran jika Indonesia memiliki keindahan pulau yang beraneka ragam. Banyak pulau-pulau yang ada di Indonesia yang memiliki keindahan yang luar biasa contohnya

•        Kepulauan Raja Ampat yang terletak di Papua Barat. Keindahan laut yang biru, pulau-pulau kecil dan tebing-tebing yang ada disekitar. Keindahannya puntak kalah dengan keindahan pulau  yang ada di luar negeri.

•     Kepulauan Derawan yang terletak di Kalimantan Timur. Kepulauan Derawan ini terkenal dengan keindahan bawah lautnya. Keadaan lau yang masih bersih, jernih, membuat kepulauan ini memiliki keindahan bawah lautnya semakin terkenal. Air yang idak tercemar membuat makhluk hidup berkembang pesat di kepulauan ini. Banyak hal yang bisa kia lihat di bawah laut diantaranya terumbu karang yang masih terpelihara dan hewan yang ada diantaranya kura-kura, lumba-lumba, ikan pari, ubur-ubur dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain itu kita bisa menikmati hamparan pasir putih di kawasan kepulauan Derawan.
• 
  

•  Kepulauan Karimunjawa terletak di Jawa Tengah. Pulau ini memiliki keindahan yang tidak kalah dengan pulau-pulau lain yang ada di Indonesia. Terdapat jembatan di sekiar laut yang digunakan untuk menikmati keindahan yang ada di sekiar pulau.

•   Pulau Bintan terletak di Kepulauan Riau. Pulau ini memiliki keindahan lautnya. Hamparan pasir putih yang luas dan lautan yang biru. Itu merupakan salah satu keindahan yang di miliki oleh pulau ini.
  

• Pulau Karimun terletak di Kepulauan Riau. Pulau ini memiliki keindahan beraneka ragam. mulai dari pantai dan hamparan pasir putih yang luas. Selain itu penduduk sekitar memiliki kegiatan bercocok tanam yang bisa membuat keadaan disekitar sejuk. Selain itu banyak pantai yang indah diantaranya pantai pelawan, pantai pongkar dan masih banyak laggi yang lainnya.
  

Itu merupakan beberapa contoh pulau-pulau yang memiliki keindahan tersendiri yang ada di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia saya merasa bangga dengan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Selain memiliki kebudayaan yang beragam indonesia memiliki pulau-pulau yang sangat indah. Sangat disayangkan apabila warga negara Indonesia tidak mengetahui banyak hal yang di wariskan oleh negaranya. Apalagi pada zaman sekarang masyarakat lebih memilih wisata luar negeri. Padahal apabila kita mau mencari hal-hal yang berbeda pasti ada di Indonesia. Seperti keindahan yang ada dipulau-pulau yang ditunjukkan tadi. Masih banyak lagi pulau-pulau yang belum diketahui keindahannya. Jadi sebagai warga negara Indonesia kita harus bangga dengan apa yang dimiliki oleh negara Indonesia.

KONTRIBUSI SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA

Ada beberapa kesenian budaya Indonesia yang diakui dan diambil oleh Negara lain salah satunya reog ponorogo diakui oleh Malaysia. Sebagai warga Negara yang baik kita harus mempertahankan kesenian yang ada di Indonesia jangan sampai diambil oleh Negara luar. Karena kesenian itu sudah ada sejak zaman nenek moyang. Cara kita mempertahankan kesenian tersebut dengan cara lebih mempelajari dan menerapkan kesenian tersebut agar kita bisa menunjukkan kesenian tradisional kita ke mancanegara. Akan tetapi anak Indonesia zaman sekarang lebih menerapkan tarian modern (dance) dan meninggalkan tarian tradisional dari daerah yang mereka tempati. Sehingga membuat tarian tradisional semakin lama semakin tidak terlihat di mancanegara.       

 kemudian sebagai generasi muda yang baik kita harus mengetahui berbagai macam kesenian yang ada di Indonesia. Agar kita bisa mewarisi kesenian yang ada di Indonesia pada generasi berikutnya. Banyak hal yang bisa dilakukan misalkan dengan mempelajari kesenian yang ada di Indonesia, mengikuti acara-acara yang berkaitan dengan kesenian yang ada di Indonesia dan masih banyak lagi yang lainnya. Karena mempelajari kesenian dan kebudayaan yang ada di Indonesia merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh warga Indonesia agar kesenian yang ada tidak di akui oleh negara lain.

PELANGGARAN HAK WNI

GERAKAN ACEH MERDEKA

Pemberontakan yang telah tejadi didaerah Aceh (pemberontakan GAM) memiliki pengaruh yang besar tehadap kondisi-kondisi yang ada. Konflik yang berlangsung di Aceh telah menimbulkan dampak yang parah terhadap berbagai komponen masyarakat sipil Aceh. Pemberontakan tersebut menimbulkan korban jiwa dan kerusakan fisik terhadap warga Aceh. Ribuan orang yang dicintai (orang tua, istri, suami dan anak-anak) telah gugur mengalami penyiksaan dan cacat, menjadi janda dan anak yatim piatu. Ribuan orang telah kehilangan tempat tinggal dan ribuan lainnya kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian. Lebih jauh dari itu, masyarakat sipil hamper tidak memiliki akses terhadap hokum, sementara sebagian besar lembaga pengadilan tidak berfungsi lagi.

Beberapa pengaruh  lainnya yang di timbulkan dengan adanya pemberontakan GAM terhadap ketahanan nasional Indonesia yaitu pengaruhnya yang masuk dalam berbagai aspek kehidupan bernegara, yang paling tampak terutama terhadap kesatuan dan persatuan yang secara otomatis akan menimbulkan perpecahan lalu akan memotivasi daerah lain yang mempunyai keinginan memberontak di saat pemerintah sedang mengurusi masalah masalah GAM. Ratusan sekolah terbakar, sehingga mengganggu proses pendidikan yang ada diwilayah tersebut. Kerusakan sarana pendidikan dan pemerintahan serta infrastruktur lainnya tersebut terjadi dalam jumlah yang cukup besar. Gerakan separatis di Aceh telah banyak melibatkan penggunaan sumberdaya nasional, dan akibatnya telah menimbulkan korban jiwa dan harta benda yang tidak kecil.

Berdasarkan kasus yang terjadi di atas tanggapan saya adalah sebagai warga Negara yang baik, seharusnya kita bisa memikirkan hak-hak warga Negara yang ada di suatu daerah. Termasuk yang terjadi pada kasus GAM tersebut, sebagai manusia kita tidak boleh mementingkan kebutuhan ataupun keinginan diri sendiri. Kita juga harus mementingkan kebutuhan dan keinginan orang lain. Karena di Indonesia setiap orang memiliki hak untuk memilih sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia. Selain itu kita sebagai warga Negara Indonesia seharusnya membangun dan menghidupkan rasa untuk bersatu. Selain itu kita tahu bahwa di Indonesia terdapat lima agama bukan hanya Islam, masih banyak agama lainnya yang memiliki hak untuk hidup dan hak beragama. Selain itu sebagai warga Negara Indonesia kita perlu mencagah terjadinya konflik dalam kehidupan bermasyarakat. Karena dengan adanya kesamaan pandangan antara masyarakat dengan pemerintahan maka dengan mudah pemerintah dapat menentukan politik dan bisa memajukan sebuah Negara. Dengan adanya persatuan di sebuah Negara maka akan tercipta sebuah Negara yang lebih baik.